INDONESIA diramalkan akan menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. McKinsey & Company (2016) melakukan penelitian dan analisis terhadap 20 pasar pilihan di dunia dan menemukan paradoks atas kondisi Indonesia. Netizen di Indonesia tergolong paling aktif di dunia, memiliki ekosistem start up yang dinamis, tapi di lain sisi Indonesia ketinggalan dalam hal infrastruktur teknologi informasi (TI), adanya ketidakmerataan digitalisasi antarsektor usaha, dan penetrasi internet yang rendah.

Paradoks tersebut dapat dijelaskan dengan perbadingan antara kondisi Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Tingkat penetrasi internet di Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan di AS yang mencapai 87%, sedangkan Indonesia baru 34%. Namun, data lain menunjukkan sebaliknya: rata-rata waktu yang digunakan untuk mengakses internet di Indonesia melalui perangkat mobile adalah 3,5 jam, sedangkan AS hanya 1,9 jam. Rata-rata penggunaan media sosial di Indonesia adalah 2,9 jam, sedangkan di AS 1,7 jam. Pengguna Facebook di Indonesia mencapai 90% dari seluruh pengguna internet, sedangkan di AS hanya 70%. Sebanyak 78% dari pengguna internet di Indonesia melakukan transaksi pembelian secara online . Di AS sendiri hanya sebesar 75% .

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa strategi imperatif yang harus diterapkan untuk mengatasi ketertinggalan itu. McKinsey memperkirakan apabila ketertinggalan tersebut dapat diatasi, transaksi e-commerce di Indonesia pada 2025 mencapai US$150 miliar atau mencapai 10% dari gross domestic product (GDP). Pertanyaan selanjutnya yang perlu dicermati ialah bagaimana posisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) pada era ekonomi digital ini? Sebagai pelaku ekonomi mayoritas, akankah UKM menjadi aktor utama atau justru malah terdisrupsi?

Tantangan terbesar ialah bagaimana meningkatkan aksesibilitas UKM untuk go-digital dan meningkatkan kapabilitas UKM sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk-produk asing yang telah membanjiri e-commerce Indonesia . Hal ini penting mengingat sebagian besar UKM tinggal di perdesaan dengan akses internet yang masih sangat terbatas dan masih banyak yang belum digital-literate . Sudah saatnya para stakeholders UKM bersinergi untuk mengatasi permasalahan ini.

Sebaliknya, daya tahan dan kemampuan adaptasi yang telah teruji menjadi modal utama bagi UMKM untuk menjadi aktor utama dalam ekonomi digital. Apabila selama ini UMKM kesulitan menempatkan produknya di pasar, pada era ekonomi digital UMKM dapat dengan mudah memasarkan produknya. Tidak hanya di pasar domestik, tapi juga pasar internasional atau setidaknya melintas ke pasar regional ASEAN  . Tentunya pasar digital memerlukan penanganan yang berbeda dengan pasar tradisional. Proses bisnis maupun model bisnis merupakan area utama yang perlu dibenahi.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan UKM sebelum memasuki ekonomi digital di antaranya ialah kemampuan dan kemauan untuk memahami kebutuhan pelanggan, layanan yang konsisten dengan prosedur layanan yang standar, serta memberikan kesan yang bagus dan memperhatikan umpan balik pelanggan. Penggunaan big data analytics (BDA) dan customer relationship management (CRM) sangat membantu UKM untuk dapat optimal melayani pelanggan. Sangat naif apabila mengharapkan UKM menerapkan BDA dan CRM secara mandiri. Kendati demikian, hal tersebut dapat dibantu oleh para stakeholders sehingga UKM dapat mengetahui kebutuhan pelanggan dan menerapkan strategi yang tepat untuk beroperasi di ekonomi digital.

Semua hal tersebut butuh proses. Perlu langkah pemberdayaan yang tepat. Sering kali kita melihat bahwa pemberdayaan UKM dilakukan secara parsial dan melibatkan banyak instansi. Hasilnya pun tidak (belum) optimal. Everybody’s business is nobody’s business . Saatnya melangkah bersama secara komprehensif dan integratif sehingga UKM mampu berjaya pada era ekonomi digital.